DEMAK, Lingkar.news – Banjir meluas hingga wilayah perkotaan Demak bahkan berdampak pada Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak, Jawa Tengah.
Ketinggian air yang menggenangi kantor Pemkab Demak pun cukup tinggi hingga mengakibatkan proses pelayanan di pemerintahan sedikit terganggu.
Meski demikian, Pemkab Demak berkomitmen tetap memberikan pelayanan publik kepada masyarakat meskipun sedang menerapkan WFH.
Hal ini bertujuan agar pelayanan tetap berjalan, seperti halnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Demak.
Berdasarkan Surat Edaran dari Pemkab Demak, sehubungan dengan kondisi lingkungan kerja yang saat ini terdampak banjir, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemkab Demak dapat menjalankan tugas kedinasan dengan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah.
Didalam surat edaran tersebut berbunyi WFH yang ada dilingkungan Pemkab Demak terhitung sejak tanggal 18 sampai 24 Maret 2024.
Bagi ASN yang terdampak banjir secara langsung dapat melapor kepada atasannya langsung. Bagi ASN yang tidak terdampak banjir, namun akses menuju kantor terkendala juga bisa mengajukan WFH dan diharapkan membantu posko-posko penanganan banjir terdekat.
Namun untuk ASN yang tidak terdampak banjir secara langsung dan akses masih normal tetap diwajibkan Work From Office (WFO) atau bekerja di kantor.
Bupati Demak Eisti’anah menyampaikan bahwa, kondisi perkantoran Pemkab Demak juga terdampak banjir, sehingga ASN diberlakukan WFH. Namun, ia menjelaskan bahwa Pemkab Demak tetap memberikan pelayanan publik meskipun sedang diberlakukan WFH.
“Memang untuk kondisi perkantoran yang ada di Kabupaten Demak hampir sebagian besar terendam air, yang terendam air memang kita berlakukan WFH, tapi pelayanan tetap kita berikan seperti Dindukcapil itu kita tetap berikan dengan WFH,” ujar Bupati Eisti’anah, pada Rabu, 20 Maret 2024.
Kendati demikian, untuk pelayanan publik kepada masyarakat masih tetap berjalan dengan WFH.
Sedangkan untuk kantor yang tidak terdampak banjir yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Demak dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Demak.
“Kantor yang tidak terendam banjir tetep ada pelayanan itu seperti Dindikbud dan BKPP,” ujarnya.
Bupati Eisti’anah juga menegaskan bahwa dengan diberlakukannya sistem WFH ini, ASN tetap mengaktifkan alat komunikasinya untuk mempermudah koordinasi.
Hal ini diharapkan agar produktivitas kinerja dapat berjalan dengan efektif.
“Selama menjalankan tugas dari rumah, ASN wajib mengaktifkan alat komunikasi untuk membangun koordinasi, komunikasi, dan konsultasi kepada kepala perangkat daerah, sehingga produktivitas kinerja dapat berjalan efektif dan efisien,” tandasnya. (Lingkar Network | Muhammad Burhanuddin Aslam – Lingkar.news)