JEPARA, Lingkarjateng.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko, meminta organisasi perangkat daerah atau OPD Jepara mengutamakan isu strategis terlebih dahulu dalam pembangunan di Kabupaten Jepara
Permintaan tersebut disampaikan dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara tahun 2024 di Gedung Shima Jepara, pada Selasa, 17 Januari 2023.
Edy berpesan agar OPD Jepara diarahkan menyusun program pembangunan yang terarah, terukur, akuntabel dan mampu menjawab isu-isu strategis di daerah. Hal ini mengingat banyaknya isu strategis yang harus diselesaikan dalam pembangunan daerah.
Apalagi saat ini, lanjut Edy, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan sangat terbatas.
“Maka skala prioritas harus menjadi landasan mengamankan alokasi anggaran. Amankan pada program-program prioritas. Saya minta perangkat daerah untuk berpikir terbuka, memiliki visi ke depan, integratif, dan inovatif,” ungkapnya.
Adapun isu strategis yang dijadikan prioritas program Kabupaten Jepara yakni, peningkatan sumber daya manusia, penguatan ketahan sosial masyarakat di desa dan penguatan moderasi beragama.
Kemudian, peningkatan pelestarian seni dan budaya, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, infrastruktur dan pelayanan dasar, kualitas tata kelola pemerintah dan penyelenggaraan Pemilu.
Selain itu, Edy juga mengajak perangkat daerah menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM), angka rata-rata sekolah, peningkatan usia harapan hidup dan pertumbuhan ekonomi, hingga menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.
Berlandaskan data yang ada, Edy menyebutkan indeks pembangunan manusia Kabupaten Jepara saat ini menunjukkan perkembangan positif.
Tercatat, IPM Kabupaten Jepara mulai dari tahun 2018 sebesar 71,38 meningkat menjadi 73,15 jika dibanding tahun 2015. Angka tersebut juga lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah sebesar 72,79 dan nasional 72,91.
Namun perkembangan secara fluktuatif masih ditunjukkan pada ranah pengangguran di Jepara. Dari tahun 2018 Jepara berada di angka 3,75 persen kemudian menjadi 4,1 persen pada tahun 2022.
“Tapi pengangguran terbuka Kabupaten Jepara tahun 2022 lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,57 persen dan nasional 5,86 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Haizul Ma’arif, yang hadir secara virtual menyampaikan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Jepara perlu digenjot. Sehingga nantinya mampu berdaya saing dengan daerah lain.
“Faktor apa yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah, ini harus kita kupas bersama,” kata Gus Haiz, sapaan akrab Ketua DPRD Jepara.
Gus Haiz juga menyinggung terkait prioritas pembangunan. Pasalnya, infrastruktur menjadi parameter yang digunakan oleh masyarakat untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Seperti perbaikan jalan dan lain sebagainya.
Tidak hanya itu, lanjut Gus Haiz, infrastruktur pendidikan juga harus disentuh. Dengan pembangunan tersebut, ia berharap dapat mempercepat peningkatan SDM di Jepara.
“Kita masih melihat SD yang kondisinya memprihatinkan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara, Hery Yuliyanto, menuturlan bahwa setelah kegiatan ini, rangkaian kegiatan lanjutan yang diagendakan di antaranya yaitu Musrenbang Kecamatan pada 24-31 Januari 2023, Forum Perangkat Daerah pada Februari 2023, dan Musrenbang RKPD pada Maret 2023. “Penetapan RKPD Kabupaten Jepara paling lambat satu minggu setelah penetapan Provinsi Jawa Tengah,” pungkasnya. (Lingkar Network | Aziz Afifi – Koran Lingkar)