Lompat ke konten

Status Darurat Kekeringan di Cilacap Diperpanjang

CILACAP, Lingkar.news Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap, Jawa Tengah, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat memperpanjang masa darurat kekeringan di Cilacap hingga tanggal 4 Desember 2023, di mana sebelumnya masa darurat kekeringan berakhir pada 20 November 2023.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cilacap Budi Setyawan, pada Kamis, 30 November 2023.

Meski demikian, sejak adanya perpanjangan masa darurat kekeringan tersebut, kata dia, pihaknya belum mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat karena tidak ada permohonan bantuan yang masuk ke BPBD Kabupaten Cilacap.

Cilacap Optimis Produksi Padi Capai 95 Persen di Tengah El Nino

“Masa darurat kekeringan di Cilacap sebenarnya berakhir pada tanggal 20 November, tapi kemarin diputuskan untuk diperpanjang hingga 4 Desember,” ujarnya.

Ia menduga ketersediaan air di wilayah-wilayah yang sebelumnya terdampak kekeringan telah mencukupi kebutuhan masyarakat seiring dengan datangnya musim hujan.

“Alhamdulillah saat sekarang hujannya sudah merata, sehingga ketersediaan airnya sudah mencukupi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan berdasarkan hasil rekapitulasi, total penyaluran bantuan air bersih selama musim kemarau tahun 2023 di Kabupaten Cilacap mencapai 1.843 tangki atau setara dengan 9.215.000 liter untuk 19.024 keluarga yang terdiri atas 57.642 jiwa di 86 desa, 20 kecamatan.

Selain itu, kata dia, pihaknya hingga saat ini belum menerima laporan kejadian bencana hidrometeorologi di Cilacap meskipun berdasarkan data Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrem sempat terjadi beberapa wilayah kabupaten itu pada pertengahan November.

“Sampai saat ini belum ada laporan kejadian bencana hidrometeorologi. Semoga situasi tetap aman dan terkendali,” kata Budi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Cilacap Slamet Arif Praptomo mengimbau masyarakat untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi pada musim hujan.

Menurut dia, hal itu karena berdasarkan hasil pemetaan, di Kabupaten Cilacap terdapat 131 desa/kelurahan di 21 kecamatan yang rawan banjir maupun rob, 94 desa/kelurahan di 12 kecamatan yang rawan longsor atau gerakan tanah, dan 86 desa/kelurahan di 17 kecamatan yang rawan angin kencang.

“Terkait dengan hal itu, kami telah melakukan penguatan ketangguhan masyarakat melalui pembentukan desa tangguh bencana (destana),” kata Slamet.

Menurut dia, hingga saat ini BPBD Cilacap telah membentuk 51 destana, delapan destana di antaranya merupakan desa rawan banjir di enam kecamatan, dan 10 destana merupakan desa rawan longsor di lima kecamatan.

Selain itu, kata dia, sarana dan prasarana penanganan bencana hidrometeorologi telah ditempatkan di masing-masing UPT BPBD termasuk membentuk posko penanggulangan bencana di setiap kecamatan.

“Kami juga menyiapkan enam rumah panggung sebagai tempat pengungsian yang diprioritaskan di wilayah paling rawan bencana banjir seperti di Panulisan, Pahonjean, dan Cipari,” pungkasnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)