JEPARA, Lingkarjateng.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara, Haizul Ma’arif, mengungkapkan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana, diperlukan perhatian yang lebih serius pada aspek penanggulangan bencana.
“Sesuai Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2021, Kabupaten Jepara masuk kategori daerah dengan risiko bencana tinggi. Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, Jepara berada pada urutan ke-10. Sedangkan di tingkat nasional, Jepara berada pada ranking 269,” katanya dalam Dialog Interaktif Menjaring Aspirasi Masyarajat (Jaring Asmara) pada Kamis, 24 November 2022.
Menurut Gus Haiz, sapaan Ketua DPRD Jepara, kesiapan tanggap bencana harus ada perencanaan dan juga perisapan-persiapan yang matang mulai dari perencanaan jangka panjang, kelembagaan dan kebijakan seperti Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat.
“Sedangkan untuk jangka pendeknya, masyarakat bisa mencari tahu mengenai potensi bencana yang terjadi musim ini,” ucapnya.
Kesiapan tanggap bencana, lanjutnya, bisa diukur dari kelembagaan dan kebijakan seperti Perda Penanggulangan Bencana, peningkatan kapasitas masyarakat yang diwujudkan dalam Kelurahan Tangguh Bencana, Kampung Tangguh Bencana, dan Satuan Pendidikan Aman Bencana.
“Lembaga-lembaga pemerintah desa ataupun sekolah harus mulai berdikari dalam penanggulangan bencana. Sehingga sosialisasi atau pelatihan penanggulangan bencana tidak hanya ditopang oleh pemerintah daerah saja. Namun keterlibatan kontribusi dari seluruh elemen yang ada,” jelasnya.
Melalui penataan kawasan rawan bencana, diharap bisa mengurangi ancaman bencana. Dengan sosialisasi, lanjut dia, juga bisa meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, edukasi mengenai tata cara evakuasi dan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana.
“Jadi semua komponen ataupun stakeholder yang ada di Kabupaten Jepara harus berperan secara aktif dalam upaya mengurangi dan memperkecil dampak bencana yang ditimbulkan di suatu daerah ataupun masyarakat yang terkena bencana,” tegasnya.
Untuk itu, masyarakat perlu memiliki kesiapan dan diharap selalu siaga dalam menghadapi bencana dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Oleh karena itu, dirinya pun mengajak dan mendorong masyarakat untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi. Pemerintah desa juga didorong untuk rutin mengadakan kegiatan tersebut dengan mengundang pihak-pihak terkait.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara, Arwin Noor Isdiyanto, menuturkan bahwa bencana alam merupakan risiko yang tidak terhindarkan. Maka mitigasi adalah hal penting yang perlu diketahui untuk setidaknya mengurangi dampak dari bencana. (Lingkar Network | Muslichul Basid – Koran Lingkar)