Lompat ke konten

Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri Capai 75 Persen, Pemkab Jepara Raih Segudang Penghargaan

JEPARA, Lingkarjateng.id Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menyabet tiga pernghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko mengatakan penghargaan diberikan karena hampir 75 persen pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jepara tahun ini menggunakan produk dalam negeri (PDN). Tingginya upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) itu membuahkan penghargaan dari sejumlah lembaga.

“Tahun ini kita mendapat tiga penghargaan dari lembaga pusat dan pemerintah provinsi,” katanya saat mengumpulkan kepala perangkat daerah, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan para personel Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (UP PBJ) Kabupaten Jepara terkait rencana PBJ tahun 2024 di Ruang Rapat Sosrokartono Setda Jepara pada Rabu, 13 Desember 2023.

Ia menyebutkan, Jepara dinobatkan sebagai Kabupaten Dengan Transaksi Terbesar melalui Toko Daring LKPP se-Indonesia, Peringkat I Partisipasi Program Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah (Blangkon Jateng), dan Peringkat I Kabupaten/Kota dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tingkat Jawa Tengah.

Sementara itu, Edy mengatakan Pemkab Jepara menargetkan target penggunaan PDN dalam PBJ tahun 2023 sebesar Rp688 miliar atau 97,62 persen dari seluruh rencana PBJ. Realisasinya sebesar Rp515,59 miliar atau setara 74,93 persen.

“Karena tetap saja ada produk luar negeri yang tidak bisa dihindarkan. Misalnya alat-alat kesehatan dalam spesifikasi tertentu, yang hanya buatan luar negeri,” kata Edy Sujatmiko. 

Sepanjang tahun 2023, lanjutnya, terdapat 107 paket tender senilai Rp135,7 miliar yang dibelanjakan Pemkab Jepara dalam PBJ. Dari jumlah itu, terjadi efisiensi sebesar Rp9,2 miliar atau 8.71 persen dari seluruh rencana belanja. Sedangkan PBJ nontender menjangkau 1.122 paket senilai Rp129,9 miliar yang menghasilkan efisiensi hingga Rp757 juta.

Proses pengadaan itu, kata Edy Sujatmiko, berhasil membangkitkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) di Kabupaten Jepara karena mayoritas penyedianya adalah pelaku UKM di Jepara.

“Ada 17 ribu lebih paket PBJ di Toko Daring yang kita belanjakan dari APBD, totalnya sebesar Rp39,9 miliar. Itu melibatkan 761 penyedia, mayoritas di Jepara,” tambahnya.

Transaksi ini menggunakan aplikasi m-Bizz Market dan Blangkon Jateng.

Kepala Bagian PBJ Setda Jepara Hasanuddin Hermawan mengatakan, mulai tahun depan, transaksi Toko Daring dari APBD Kabupaten Jepara sudah harus menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) yang beberapa hari lalu diluncurkan.

“Input rencana umum pengadaan tahun 2024 paling lambat 26 Januari 2024. Kalau terlambat, akan dikenai sanksi penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bulan Februari, dan tidak dicairkannya Uang Persediaan (UP) pada perangkat daerah dimaksud,” katanya. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)