Lompat ke konten

Pedagang Sambat Retribusi Pasar di Jepara Kian Mencekik

JEPARA, Lingkarjateng.id – Pedagang pasar yang tergabung dalam Lembaga Pemberdayaan Pedagang Pasar (LEPPAS) Kabupaten Jepara dengan tegas menolak adanya kenaikan retribusi pasar. 

Ketua LEPPAS Kabupaten Jepara Masri menyatakan, naiknya retribusi pasar sangat mencekik para pedagang pasar. Hal itu dikarenakan kondisi pasar yang saat ini sepi pembeli.

“Mohon dibatalkan kenaikan yang sudah dilakukan pada bulan ini. Sekali-kali Bupati atau DPRD turun untuk melihat kondisi rakyat. Jangan hanya duduk manis dan makan gaji saja,” ucap Masri di Jepara, baru-baru ini.

Selain itu, pihaknya juga mendesak Penjabat (Pj) Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara untuk membatalkan peraturan yang mengharuskan toko yang tutup untuk bayar retribusi setiap hari.

“Ini yang paling berat. Toko yang tutup itu dagangannya tidak laku karena tidak dilalui orang dan kurang modal makanya tokonya ditutup. Ini kok malah disuruh bayar setiap hari. Ini dzolim namanya,” tegas Masri.

Ia menjelaskan, beberapa tahun ini penjualan para pedagang sangat sepi sekali. Kondisi itu terjadi dikarenakan banyaknya Indomaret dan Alfamart, banyaknya pedagang keliling sehingga mengakibatkan pasar sepi, banyaknya penjualan melalui sistem online sehingga pasar tradisional ditinggalkan para pelanggannya.

Tak hanya itu, menurutnya, saat ini juga banyak para pedagang kekurangan modal karena tidak ada andilnya Pemkab Jepara sehingga terjebak dengan rentenir. Kemudian tidak adanya pembekalan/pembinaan dari dinas terkait.

Maka dari itu, pihaknya pun menuntut Pj Bupati Jepara melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk membekali para pedagang ilmu perdagangan dan perekonomian serta memberikan pinjaman modal tanpa lewat rentenir.

“Pasar selama ini hanya dijadikan sapi perah. Para pedagang hanya ditarik retribusi tanpa adanya feedback. Para penguasa hanya duduk manis di kursi yang empuk dan tidak pernah turun ke pasar tapi bagaimana agar uang masuk. Bupati, DPRD, dan dinas hanya menikmati gajinya tapi tidak pernah memikirkan rakyat yang ada di bawah,” keluhnya.

Lebih lanjut, Masri berharap Pj Bupati, DPRD dan dinas terkait menggunakan hati nurani agar betul-betul bisa merasakan penderitaan rakyatnya saat ini. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Lingkarjateng.id)