Lompat ke konten

Pantau Kondisi Real Time, Pemkot Surabaya Disarankan Buat Peta Banjir Digital

SURABAYA, Lingkar.news Pemerintah Kota Surabaya disarankan membuat peta banjir berbasis digital untuk mengetahui kondisi terkini setiap lokasi di Kota Pahlawan tersebut.

Usulan peta banjir berbasis digital teresebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengingat penanganan dan antisipasi banjir sangat penting.

“Banjir itu sebenarnya bisa dipantau dengan peta digital, bisa dilihat kondisinya seperti apa,” kata Reni dalam keterangan yang diterima pada Selasa, 27 Februari 2024.

Reni menyebut perangkat peta banjir digital dapat memasukkan informasi terkait lama genangan, waktu genangan, dan luas genangan di seluruh wilayah Kota Surabaya.

“Sebelum hujan, indikatornya bagaimana? Saat hujan bagaimana? Jadi, petugas bisa stand by dengan melihat dashbor,” ucapnya.

Informasi dalam peta banjir digital tersebut bersifat real time atau dalam artian memberikan gambaran kondisi terkini setiap lokasi di Kota Surabaya, termasuk titik dan jumlah proyek penanganan banjir yang telah dilaksanakan maupun sedang dibangun oleh pemkot setempat.

“Saya kira bagus kalau Pak Wali menyampaikan peta digital di Surabaya. Mana yang sudah tuntas? Mana yang belum?” sambungnya.

Menurut Reni, peta banjir berbasis digital bisa sebagai sarana edukasi bagi masyarakat sehingga meminimalisasi anggapan minimnya upaya Pemkot Surabaya dalam langkah penanganan kejadian.

“Pemkot harus informatif sehingga masyarakat bisa mengetahui persoalan yang dihadapi seperti apa. Jangan sampai masyarakat beranggapan penanganannya kok tidak selesai-selesai,” tuturnya.

Ia menyadari penyebab banjir di Surabaya karena adanya air kiriman dari daerah lain. Oleh karena itu, selain berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkot Surabaya berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk membantu penanganan banjir, khususnya di beberapa wilayah di Surabaya Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik.

“Itu yang menjadi PR. Kalau banjir itu hubungannya dengan lintas daerah, harus ada keterlibatan bantuan dari provinsi,” ucapnya.

Jika banjir tak tertangani dengan bantuan pihak-pihak terkait, pihaknya khawatir  bisa mengancam keselamatan masyarakat.

“Kalau jalan rusak maupun ketika kondisi jalan tertutup air, bisa memunculkan potensi kecelakaan. Selain itu, aktivitas masyarakat juga terganggu,” pungkasnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)