JEPARA, Lingkarjateng.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara Haizul Ma’arif didampingi dua Wakil Ketua DPRD Jepara Junarso dan Pratikno melakukan sidak di RSI Sultan Hadlirin pada Selasa, 15 November 2022.
Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif mengatakan, hal ini dalam rangka memastikan pelayanan dan menindaklanjuti surat yang disampaikan kepada DPRD yang disampaikan oleh Direktur RSI Sultan Hadlirin, dokter Gunawan dan para karyawan terkait pemblokiran rekening bank akibat sengketa yang dialami RSI Sultan Hadlirin.
“Kami turut prihatin dengan kondisi yang dialami RSI Sultan Hadlirin,” ujar Gus Haiz, sapaan akrab Ketua DPRD Jepara.
Pj Bupati Jepara Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina RSI Sultan Hadlirin
Menurut Gus Haiz, organisasi yang ideal dan stabil adalah organisasi yang setiap periodenya melaksanakan reorganisasi. Akan tetapi, apabila sebuah organisasi atau yayasan melaksanakan reorganisasi tanpa melalui proses yang sah, transparan, dan seharusnya, ini yang kemudian menjadi persoalan.
“Dari informasi yang kami terima untuk permasalahan ini sudah masuk proses gugatan di Pengadilan Negeri (PN) dan besok adalah sidang pertama. Oleh karena itu, kita harus menghormati proses yang sedang berlangsung,” ungkapnya.
Gus Haiz menyampaikan, kedatangan para pimpinan DPRD Jepara guna memastikan pelayanan di RSI tetap berjalan dan tidak terganggu. Kemudian, terkait keluhan-keluhan yang disampaikan, tentunya DPRD akan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk mencari solusi bersama.
“Kami mengimbau dan mengajak Bapak/Ibu semua untuk tetap fokus kepada pelayanan dan kami akan bantu sesuai tupoksi kami. Jangan sampai pelayanan terhadap masyarakat terganggu sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan,” tuturnya.
Senada dengan Gus Haiz, Junarso berharap konflik yang melanda RSI dapat segera terselesaikan, tidak mengganggu pelayanan publik, dan juga akan segera mendiskusikan masalah pemblokiran rekening di bank dengan para pihak untuk mencari solusinya.
“Kami akan diskusikan secepatnya sesuai dengan tugas dan tupoksi kami di DPRD. Harapannya tidak mengganggu pelayanan publik,” ujar Junarso.
Sementara, Pratikno mengungkapkan apabila pemblokiran rekening di bank ini masih berlangsung, dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan dan juga aktivitas lain di RSI karena mayoritas masyarakat menggunakan layanan BPJS.
“Hal ini tentu akan berdampak kepada 90 persen pasien di RSI menggunakan BPJS dan juga pengadaan obat-obatan serta sarana penunjang lainnya jika pemblokiran rekening di bank lebih satu bulan,” ucap Pratikno. (Lingkar Network | Muslichul Basid – Koran Lingkar)