JEPARA, Lingkarjateng.id – Kabupaten Jepara terpilih menjadi tuan rumah sosialisasi kebijakan implementasi Kebijakan Program Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
Sosialisasi KHDPK berlangsung di Pendopo Kartini, Kamis, 30 November 2023 dan dibuka oleh Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta. Sosialisasi juga dihadiri forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Petinggi, dan Kapolsek.
Perwakilan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Tengah, Nur Faizin memaparkan, KHDPK ditetapkan untuk kepentingan Perhutanan Sosial, Penataan Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan, serta Jasa Lingkungan.
ADM Perhutani Pati Eko Teguh Prasetyo menjelaskan, luas hutan Perhutani di Jawa Tengah sekitar 634.102,55 hektare. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan dibagi menjadi tiga bagian yaitu Hutan Lindung 84.119,2 hektare, Hutan Produksi 367.267,50 hektare, Hutan Produksi Terbatas 182.779,5 hektare.
Sebagaimana diketahui, peran hutan di Pulau Jawa sebagai penyangga ekosistem begitu krusial, terlebih bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Kebijakan Program Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) muncul sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan masyarakat di kawasan hutan Jawa. Kebijakan ini diambil untuk pengelolaan kawasan hutan Jawa yang lebih optimal.
Untuk mendekatkan kebijakan KHDPK ke tingkat tapak, KLHK melakukan rangkaian sosialisasi. Setelah sebelumnya di Jawa Timur, giliran Jawa Tengah yang menjadi tuan rumah sosialisasi kebijakan implementasi KHDPK.
Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan Dinas LHK Provinsi Jateng, Ammy Rita Manalu menjelaskan, penetapan KHDPK seluas 1.103.941 hektare pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten.
KHDPK di Provinsi Jawa Tengah seluas 202.988 hektare, meliputi kawasan hutan produksi dengan luas 136.239 hektare, sedangkan kawasan hutan lindung kurang lebih 66.749 hektare. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)