Lompat ke konten

Atasi HAM di Papua, Anies Sebut Perlu Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM dan Dialog Partisipatif

JAKARTA, Lingkar.news Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, akar utama dari berbagai konflik dan masalah hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua adalah tidak adanya keadilan.

Menurut Anies, berbagai pihak di Jakarta pun memiliki perbedaan pandangan terkait permasalahan di Papua; ada yang menganggap hal itu sebagai masalah separatisme, terorisme, hingga kriminal.

“Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua, itu masalah utama,” kata Anies pada debat capres 2024 di halaman Gedung KPU, Jakarta, pada Selasa, 12 Desember 2023.

Dia menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pandangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto soal strategi penyelesaian konflik di Papua. Prabowo menilai masalah Papua rumit karena adanya gerakan separatisme hingga campur tangan asing.

Namun, Anies mengatakan permasalahan di Papua itu bukan soal kekerasan, sehingga tujuan penyelesaian masalahnya bukan hanya mencari kedamaian tetapi juga menegakkan keadilan.

Untuk itu, dia menilai cara utama untuk menghadapi permasalahan di Papua adalah dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM hingga tuntas. Lalu dia juga menilai dialog secara partisipatif diperlukan untuk menyelesaikan masalah di Papua.

“Memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tetapi keadilan,” ujarnya.

KPU menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, pada Selasa, 12 Desember 2023 dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres, yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)